Ikadi: Fungsikan Ninik Mamak dalam Pengelolaan Pendidikan

Ikadi: Fungsikan Ninik Mamak dalam Pengelolaan Pendidikan

Padangpanjang, Sumbar, (ANTARA) - Pengurus Ikatan Dai (Ikadi) Jakarta Ustadz Masrizal Munaf meminta para "ninik mamak" (tokoh adat) di Minangkabau yang selama ini perannya termarginalkan kembali difungsikan dalam pengelolaan pendidikan. "Sebab selama ini pengawasan anak-anak dalam usia sekolah hanya dilakukan orang tua dan pihak sekolah, sehingga kurang maksimal dalam menciptakan anak didik yang berpotensi sebagaimana yang diharapkan," katanya di Padangpanjang, Minggu. Ia berada di Padangpanjang untuk menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Gema Al Quran yang dilaksanakan Ikadi Kota Padangpanjang di Graha Serambi Mekkah.
Menurut dia, peran serta ninik mamak menjadi penunjang dalam pembentukan pendidikan yang berkarakter sesuai kompetensinya.

Sumber Foto : Album Armadodi

Masrizal Munaf menilai, pengawasan terhadap anak-anak usia sekolah yang dilakukan dalam beberapa waktu belakangan ini sudah mulai melemah, apalagi dengan derasnya perkembangan teknologi dan pengawasan oleh orang tua yang juga semakin berkurang.

"Saya masih ingat sewaktu sekolah dulu, ninik mamak memiliki peran yang cukup besar dalam pengawasan anak kemenakannya. Akhir-akhir ini peran itu semakin luntur dan sudah tidak dirasakan lagi, ini yang harus kembali kita galakkan, apalagi di Ranah Minang ini," katanya. Meski peranan keluarga cukup menentukan, menurut dia, ninik mamak sebagai elemen penting dalam adat juga memiliki fungsi untuk memberikan kontribusi besar dalam kelanjutan pendidikan anak kemenakannya, apalagi sosok ninik mamak memiliki peran tersendiri. "Fungsi ninik mamak bukan hanya dalam urusan adat saja. Selama ini kita sudah keliru menafsirkan peran dan fungsi ninik mamak itu, malahan yang lebih menyedihkan ninik mamak sudah tidak dilibatkan lagi dalam masalah pendidikan anak kemenakannya dan baru difungsikan apabila ada masalah atau urusan keluarga lainnya. Ini sudah salah kaprah menurut saya," jelasnya. Selain itu, pemerintah daerah dan pihak sekolah juga memiliki tanggung jawab yang sama, bukan hanya sebagai pembuat aturan tetapi juga menentukan kemana arah kebijakan pendidikan dan apa target yang akan dicapai dari suatu program.

Di Padangpanjang sendiri, imbuh dia, sudah jelas kemana arah pendidikannya sekaitan dengan julukan sebagai kota "Serambi Mekkah". Tetapi pendidikan dengan pola Islami belum merata di daerah itu. "Harusnya ini menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk pihak pemerintah daerah, lembaga legislatif dan masyarakat," sebutnya.


Masrizal Munaf menilai, pergeseran pola pendidikan di Padangpanjang semakin kentara dibanding masa dirinya masih sekolah dulu. Meski waktu itu belum ada julukan kota Serambi Mekah, tetapi pola pendidikan keagamaan begitu kuat, baik di lembaga pendidikan umum apalagi sekolah agama. "Itu fakta sejarah, di sini dulu pernah berjaya dengan pendidikan Islamnya, tetapi seiring perkembangan zaman sejarah itu mulai memudar walaupun belum bisa dikatakan hilang. Sejarah itu harus kita bangkitan kembali dan menjadikan Padangpanjang sebagai pusat pendidikan Islam di Tanah Air," kata ustadz yang dulu sekolah di SD Negeri Balai-Balai Padangpanjang ini. (antara/kominfo)